Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Reforma Agraria Tahun 2025 pada Rabu (10/12/2025). Rapat ini melibatkan para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) di Indonesia, termasuk di lokasi prioritas pelaksanaan Reforma Agraria. Ia mengajak peserta Rakornas untuk menguatkan solidaritas dalam implementasi program yang memiliki tujuan utama menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat ini.
“Semua masalah mohon kita selesaikan dengan baik-baik. Kita lakukan program Reforma Agraria ini dengan saksama dan koordinasi dengan baik. Tak ada arahan khusus, saya yakin Bapak/Ibu sudah (lebih paham) sebagai pelaku di lapangan,” ujar Menteri Nusron, di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Mengusung tema “Penguatan Kelembagaan Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria”, Rakornas tahun ini diarahkan untuk memperkuat sinergi antar kementerian/lembaga terkait di berbagai daerah. Menteri Nusron juga meminta agar rangkaian kegiatan Rakornas berjalan efisien dan fokus pada pencapaian hasil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini adalah Rapat Koordinasi Nasional tentang Reforma Agraria, maka pelaksanaannya harus dilakukan secara cermat, efisien dan tidak bertele-tele,” tutur Menteri Nusron.
Sejalan dengan pesan tersebut, Direktur Landreform, Rudi Rubijaya, mengungkapkan tujuan Rakornas ini adalah untuk merumuskan strategi komprehensif untuk mendukung jalannya program Reforma Agraria. “Tujuan kegiatan ini adalah menghasilkan kebijakan dan strategi penguatan kelembagaan Reforma Agraria melalui koordinasi lintas kementerian atau lembaga dalam percepatan Reforma Agraria, serta menghasilkan skema penyelesaian atas permasalahan dan konflik Reforma Agraria,” ungkapnya.
Usai pembukaan, Rakornas dilanjutkan dengan Diskusi Panel 1 yang mengusung subtema “Sinkronisasi Arah Kebijakan Reforma Agraria”. Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Wilayah II, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Sora Lokita; Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Suroto; Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Persidangan, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Niken Ariati; serta Akademisi Ahli Kebijakan Publik, Widya Leksmanawati Habibie. Jalannya diskusi dimoderatori oleh Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Freddy A. Kolintama.
Turut hadir dalam mengikuti Rakornas ini, Staf Khusus Menteri Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. (SG/YZ)
