Kompasakses.com, Tangaran, Sambas – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Tangaran menuai sorotan dari sejumlah orang tua murid. Keluhan tersebut mencuat melalui unggahan di media sosial yang ramai dibagikan, berisi kritik terhadap komposisi menu MBG yang dinilai tidak memenuhi prinsip gizi seimbang, khususnya ketiadaan protein hewani murni seperti daging atau ayam.
Dalam unggahan tersebut, penulis yang mengaku mewakili unek-unek para orang tua murid menyampaikan harapan agar Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tangaran bersedia mendengar keluhan masyarakat. Mereka menilai menu MBG yang disajikan belum mencerminkan standar “Isi Piringku” sebagaimana dianjurkan pemerintah, yang mencakup karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayuran, serta buah.
“Menu Makan Bergizi Gratis seharusnya memenuhi kebutuhan energi anak sekitar 500–600 kkal dan bervariasi setiap hari. Namun yang terlihat di lapangan, protein hewani murni seperti daging, ayam, atau ikan nyaris tidak ada,” tulis pengunggah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Disoal Soal Anggaran dan Kebijakan Belanja
Keluhan tersebut juga menyinggung besaran anggaran MBG yang disebut berkisar Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi, yang menurut para orang tua seharusnya cukup untuk menghadirkan menu lebih layak dan bervariasi, termasuk protein hewani berkualitas.
Mereka mempertanyakan kebijakan belanja SPPG, termasuk apakah rekomendasi dari tenaga ahli gizi telah sepenuhnya diakomodasi oleh pimpinan SPPG dan pengelola keuangan. Dalam unggahan itu ditegaskan bahwa kritik tidak diarahkan kepada staf dapur maupun ahli gizi, melainkan pada pengambil kebijakan di tingkat manajerial.
“Staf dapur dan ahli gizi hanya menjalankan perintah. Yang perlu dievaluasi adalah kebijakan di tingkat kepala SPPG dan pengelolaan anggaran,” tulisnya.
Unggahan tersebut juga menyertakan foto contoh menu MBG dari SPPG Tangaran. Dari foto yang ditampilkan, pengunggah menilai tidak terlihat protein hewani murni, melainkan hanya olahan seperti bakso, serta protein nabati berupa tahu dan tempe yang dinilai terlalu sering berulang.
“Apakah tidak ada variasi lain?” tulis pengunggah, mempertanyakan upaya inovasi menu dan kerja sama dengan pemasok lokal, koperasi, atau mitra pangan agar kualitas menu dapat ditingkatkan tanpa melanggar ketentuan anggaran.
Nada kritik dalam unggahan tersebut juga menegaskan bahwa MBG merupakan program pemerintah yang menjadi hak peserta didik, bukan sekadar bantuan sosial atau sedekah. Oleh karena itu, masyarakat berharap program unggulan nasional ini dapat dijalankan secara maksimal dan adil di semua daerah.
“Ini bukan soal tidak bersyukur. Ini soal hak anak-anak untuk mendapatkan MBG yang layak sesuai tujuan program,” tulis pengunggah.
Keluhan ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah dan pengelola program MBG untuk melakukan evaluasi menyeluruh, memastikan transparansi pengelolaan anggaran, serta menjamin kualitas gizi anak-anak sesuai dengan tujuan awal program nasional tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak SPPG Tangaran belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan tersebut. Media ini membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak SPPG, Dinas terkait, maupun Badan Gizi Nasional (BGN) guna memberikan penjelasan berimbang kepada publik.
