SAMBAS — Persoalan sulitnya nelayan Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mendapat perhatian Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan.
Saat berbincang langsung dengan masyarakat dan nelayan Paloh, Krisantus menerima keluhan terkait keterbatasan jatah pembelian BBM bersubsidi di SPBU Tanah Hitam. Dalam pertemuan tersebut, salah seorang perwakilan nelayan, Hermanto, menyampaikan bahwa jatah yang diterima nelayan dinilai belum mencukupi kebutuhan operasional untuk melaut.
Menurut keterangan yang disampaikan kepada wartawan, nelayan saat ini disebut hanya mendapatkan sekitar 11 liter BBM setiap kali pembelian, dengan kesempatan pembelian sebanyak empat kali dalam sebulan. Dengan demikian, total BBM yang diterima sekitar 44 liter per bulan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi tersebut dinilai jauh dari kebutuhan nelayan untuk menjalankan aktivitas melaut.
Persoalan semakin menjadi perhatian karena, menurut keluhan nelayan, terdapat perbedaan antara jumlah BBM yang tercantum dalam rekomendasi dengan realisasi yang diterima di SPBU Tanah Hitam yang dikelola PT Paloh Berkah Jaya Abadi.
Nelayan menyebut rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sambas mencantumkan kebutuhan BBM bersubsidi sekitar 500 hingga 600 liter per bulan. Namun, realisasi pembelian yang disebut diterima nelayan saat ini hanya sekitar 44 liter per bulan.
Krisantus disebut melihat langsung dokumen rekomendasi tersebut dan mendengarkan penjelasan nelayan mengenai kondisi yang terjadi di lapangan.
Keluhan ini menjadi penting karena sebelumnya Pemerintah Kabupaten Sambas bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) juga telah melakukan pertemuan dengan pihak SPBU dan perwakilan nelayan Paloh untuk membahas mekanisme penyaluran BBM bersubsidi. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah menjelaskan bahwa penyaluran BBM subsidi bagi nelayan harus mengikuti ketentuan BPH Migas dan didukung data nelayan yang valid.
Dorong Pembangunan SPBN di Paloh Mendengar langsung persoalan tersebut, Krisantus menyatakan akan membawa keluhan nelayan Paloh ke tingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk dilakukan evaluasi.
Selain itu, ia juga mendorong agar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) dapat segera dibangun di Kecamatan Paloh.
Krisantus meminta agar pemerintah dan pihak terkait segera menyiapkan lahan yang diperlukan sebagai lokasi pembangunan SPBN tersebut.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang terhadap persoalan distribusi BBM bagi nelayan Paloh, sehingga nelayan tidak terus bergantung pada mekanisme penyaluran yang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan operasional mereka.
Kecamatan Paloh sendiri sebelumnya telah memiliki fasilitas SPBU di Desa Tanah Hitam. SPBU tersebut merupakan salah satu titik program BBM Satu Harga yang diresmikan pemerintah pada 2017.
Bagi nelayan, keberadaan fasilitas khusus seperti SPBN dinilai penting untuk memastikan kebutuhan bahan bakar kegiatan penangkapan ikan dapat dilayani secara lebih tepat dan sesuai ketentuan.
Krisantus Kurniawan sendiri merupakan Wakil Gubernur Kalimantan Barat periode 2025–2030 bersama Gubernur Ria Norsan. Keduanya dilantik pada 20 Februari 2025.
Persoalan kuota BBM subsidi nelayan Paloh kini diharapkan tidak berhenti pada dialog, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui evaluasi mekanisme penyaluran, validasi data, serta koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, BPH Migas, Pertamina, pengelola SPBU dan kelompok nelayan.
Nelayan berharap evaluasi tersebut mampu menghasilkan solusi konkret agar kebutuhan BBM untuk melaut dapat terpenuhi secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Wartawan : Suhardi
Editor : aryo
