Mediakompas.com, Ketapang – Kasus dugaan rasuah yang sedang diselidiki Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menimbulkan pertanyaan, apakah Bupati Ketapang Alexander Wilyo ikut kecipratan dana kegiatan yang bersumber dari APBD dan dan Corporate Sosial Responsibility (CSR) perusahaan di Ketapang.
Pertanyaan tersebut muncul disebabkan jabatan terakhirnya sebagai Sekretaris Daerah dan ditugasi sebagai Penanggung Jawab event besar di Ketapang yang terjadi tahun 2023 dan 2024,.
Meskipun ada dalil ke publik, kalau nama-nama yang masuk dalam Surat Keputusan Bupati (SK) Nomor 46/DISPARBUD-C/2023 tanggal 27 Januari 2023 itu “hanya dipakai” dan Alex sedang ikuti Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Alex atau saat kampanye Pilkada 2024 namanya disingkat menjadi AW adalah orang Ketapang. Ia lahir pada 02 Agustus 1979 (umur 46), dengan pendikan terakhir sebagai lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) lulus tahun 2001. STPDN adalah sekolah yang diketahui kerap meluluskan calon birokrasi dengan level karier tertinggi di pemerintahan.
Kariernya sebagai Pegawai Negeri Sipil memang sepenuhnya di Pemerintahan Kabupaten Ketapang dimulai dari staf.
Jabatan struktural pertama yang ia emban adalah, Sekcam di Kecamatan Matan Hilir Selatan (2006), kemudian mutasi promosi di jajaran Pemda dengan menjadi Kasubbag Pengembangan Kinerja, Bagian Pembangunan (2008), Kasubbag Pemerintahan Umum, Bagian Pemerintahan (2009), Kabid Ekonomi Bappeda (2011), Kabag Keuangan Setda (2015), Kepala BKPAD (2017).
Dan terakhir pada 27 Agustus 2021 dipercaya bupati Ketapang saat itu dengan jabatan tertinggi di.level PNS Ketapang sebagai Sekretaris Daerah.
Momen Pilkada dimanfaatkanya untuk ikut bertarung, AW berhasil mengalahkan calon inkumbent, mantan atasanya dengan dukungan masyarakat mutlak sebesar 58 persen, dan kini sebagai Bupati.
Sebagai penyelenggara pemerintahan, Undang-undang mewajibkan dirinya melaporkan jumlah harta yang dimilikinya sebagi wujud transparansi.
Mengutip data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) AW yang disampaikanya pada 21 Maret 2024 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), total kekayaanya berjumlah 3,4 milyar atau 3.443.730,802 juta rupiah.
Sumber kekayaan AW itu diperolehnya dari hasil sendiri. Jumlah harya itu merupakan akumulasi 12 bidang tanah dan 2 bidang tanah beserta bangunan tersebar di Ketapang dan Pontianak, dua unit kendaraan roda dua dan satu unit mobil “butut” serta harta bergerak lainya dan kas atau setara kas.
Rincian harta yang dirinya laporkan ke KPK yakni :
TANAH dan BANGUNAN :
1. Tanah dan Bangunan seluas 350 M2 senilai Rp 750.000.000 di Ketapang.
2. Tanah seluas 1.000 M2 senilai Rp 58.000.000 di Ketapang.
3. Tanah seluas 1.440 M2 senilai Rp 11.000.000 di Ketapang
4. Tanah seluas 4.000 M2 senilai Rp 9.500.000 di Ketapang
5. Tanah seluas 3.500 M2 senilai Rp 6.000.000 di Ketapang
6. Tanah seluas 4.000 M2 senilai Rp 6.500.000 di Ketapang
7. Tanah seluas 399 M2 senilai Rp 156.000.000 di Ketapang
8. Tanah seluas 798 M2 senilai Rp 263.000.000 di Ketapang
9. Tanah seluas 10.696 M2 senilai Rp 53.000.000 di Ketapang
10. Tanah seluas 399 M2 senilai Rp 98.000.000 di Ketapang
11. Tanah seluas 2.210 M2 senilai Rp 650.000.000 di Ketapang
12. Tanah dan Bangunan seluas 198 M2 senilai Rp 380.000.000 di Pontianak.
13. Tanah seluas 304 M2 senilai Rp 207.000.000 di Pontianak
14. Tanah seluas 180 M2 senilai Rp 134.000.000 di Pontianak.
ALAT TRANSPORTASI :
1. Sepeda motor Honda tahun 2006 senilai Rp 1.700.000
2. Sepeda motor honda tahun 2009 senilai Rp 3.000.000
3. Mobil Suzuki Katana tahun 1988 senilai Rp 47.000.000
HARTA BERGERAK berjumlah 121.700.000
KAS dan SETARA KAS Rp 479.830.802
HARTA LAINYA senilai Rp 8.500.000
Jumlah harta ini ia peroleh dari hasil sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
