Kapolri Diminta Turun Tangan! Polda Jateng dan Kejati Dinilai Diam Soal Maraknya Galian C Ilegal di Sumbermulyo

- Penulis

Selasa, 12 Mei 2026 - 03:31

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Spread the love

Kompasakses.com, Semarang – Maraknya aktivitas tambang dan Galian C ilegal di Sumbermulyo Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Ketum BPIKPNPA RI, Rahmad Sukendar, menilai aparat penegak hukum terkesan lamban bahkan tidak menunjukkan progres nyata dalam menindak dugaan praktik tambang ilegal yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

Rahmad secara tegas meminta Kapolri turun tangan dan memberikan atensi khusus terhadap laporan masyarakat yang hingga kini dinilai belum mendapatkan tindak lanjut serius dari Polda Jawa Tengah maupun Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

“Kapolri harus memberikan perhatian tegas terhadap aduan masyarakat. Jangan sampai muncul persepsi publik bahwa aparat seolah membiarkan aktivitas Galian C ilegal terus beroperasi,” tegas Rahmad Sukendar.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, instruksi Presiden RI terkait penindakan tegas terhadap tambang ilegal seharusnya menjadi perhatian serius seluruh aparat penegak hukum. Namun fakta di lapangan, kata dia, aktivitas Galian C ilegal di wilayah Pati justru masih menjadi keresahan warga.

Rahmad mengungkapkan, pihaknya telah mengirimkan surat konfirmasi kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sekitar tiga minggu lalu. Namun hingga kini belum ada jawaban resmi maupun penjelasan terkait progres penanganan laporan tersebut.

“TB Rahmad Sukendar akan menjumpai KSP sebagai bentuk kekecewaan atas belum adanya respons maupun tindakan nyata dari Kejati dan Kapolda Jateng terkait dugaan maraknya Galian C ilegal,” ujarnya.

Informasi yang diterima awak media dari pihak Penkum Kejati Jateng melalui komunikasi WhatsApp juga dinilai membingungkan. Dalam pertemuan di lobi Gedung Kejati Semarang, Senin (11/5), pihak Penkum menyebut surat tersebut belum mendapatkan disposisi dari Kajati.

Baca Juga:  Pelantikan Pengurus MGMP Aceh Utara, Tegaskan Komitmen Peningkatan Mutu Pendidikan

Namun di sisi lain, Penkum menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan konfirmasi kepada sejumlah instansi terkait, termasuk ESDM, serta melakukan telaah terhadap persoalan tersebut.

“Hal tersebut pihak kami sudah melakukan konfirmasi terhadap pihak-pihak terkait, di antaranya ESDM dan lainnya. Dan sudah dilakukan telaah,” ujar pihak Penkum.

Adanya perbedaan penjelasan yang diterima awak media memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.

“Ada apa sebenarnya? Jangan sampai publik menilai ada pembiaran atau dugaan kuat adanya pihak-pihak yang melindungi aktivitas tambang ilegal ini,” kata Rahmad.

Ia menegaskan, aktivitas tambang ilegal bukan hanya merugikan negara dari sisi pendapatan, tetapi juga berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan keselamatan masyarakat sekitar.

Rahmad juga menyoroti minimnya keterbukaan informasi dari Polda Jawa Tengah terkait progres penindakan terhadap dugaan aktivitas Galian C ilegal di Sumbermulyo Kabupaten Pati.

“Jika aparat serius menegakkan hukum, masyarakat tentu menunggu langkah konkret, bukan sekadar telaah atau klarifikasi tanpa kepastian,” pungkasnya.

Kini masyarakat berharap Kapolri segera turun tangan untuk memastikan adanya penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tidak tebang pilih terhadap praktik tambang ilegal di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Pati.
(Arie)

Berita Terkait

Lagi! Warga Beurandang Dayah Tunjuk LBH ANKARA Hadapi Sengketa Dengan PTPN IV
Ibu PKK Aceh Utara Serahkan Jadup Rp80 Miliar Secara Simbolis di Dewantara
Buka PRESTASI Bersama KPK, Menteri ATR/Kepala BPN Tanamkan Semangat Bekerja Mempermudah Rakyat
Menteri Nusron Tutup Ruang Gerak Mafia Tanah Melalui Transformasi Pelayanan Pertanahan
Cerita Masyarakat Urus Balik Nama Sertipikat Sebelum Pemberlakukan Uji Coba Layanan Peralihan Hak 10 Hari
Sebarkan Semangat Transformasi Layanan Pertanahan, Menteri Nusron: Untuk Memberikan Kepastian kepada Masyarakat
Kementerian ATR/BPN Siapkan Empat Instrumen Pertanahan untuk Pertamina demi Mendukung Ketahanan Energi Nasional
Pengukuran Terjadwal Beri Kepastian Waktu Layanan bagi Masyarakat di 446 Kantah
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 21 Agustus 2026 - 13:20

Lagi! Warga Beurandang Dayah Tunjuk LBH ANKARA Hadapi Sengketa Dengan PTPN IV

Jumat, 21 Agustus 2026 - 13:13

Ibu PKK Aceh Utara Serahkan Jadup Rp80 Miliar Secara Simbolis di Dewantara

Jumat, 21 Agustus 2026 - 04:54

Buka PRESTASI Bersama KPK, Menteri ATR/Kepala BPN Tanamkan Semangat Bekerja Mempermudah Rakyat

Jumat, 21 Agustus 2026 - 04:51

Cerita Masyarakat Urus Balik Nama Sertipikat Sebelum Pemberlakukan Uji Coba Layanan Peralihan Hak 10 Hari

Jumat, 21 Agustus 2026 - 04:49

Sebarkan Semangat Transformasi Layanan Pertanahan, Menteri Nusron: Untuk Memberikan Kepastian kepada Masyarakat

Jumat, 21 Agustus 2026 - 04:48

Kementerian ATR/BPN Siapkan Empat Instrumen Pertanahan untuk Pertamina demi Mendukung Ketahanan Energi Nasional

Jumat, 21 Agustus 2026 - 04:47

Pengukuran Terjadwal Beri Kepastian Waktu Layanan bagi Masyarakat di 446 Kantah

Jumat, 21 Agustus 2026 - 04:45

Transformasi Kementerian ATR/BPN, 10 Kantah Mulai Terapkan Sistem Organisasi Berbasis Wilayah untuk Percepat Pelayanan bagi Masyarakat

Berita Terbaru

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x