Mediakompas.com, Sambas-
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang Implementasi Regulasi terkait Jasa Konstruksi dilaksanakan di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Sambas pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Rapat dihadiri oleh Ketua Komisi I, Wakil Ketua Komisi III, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sambas, dari Perkumpulan Paguyuban Tukang Konstruksi Indonesia (PPTKI) DPC Kabupaten Sambas,Kepala Cabang BPJS Sing bebas, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sambas, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas yang mewakili serta para undangan yang lainnya.
Rahmadi wakil ketua komisi III DPRD Sambas dengan tegas dan lugas menyampaikan mulai tahun 2026 Ke depan akan memastikan setiap pelaksanaan jasa konstruksi di kabupaten Sambas, dari pembangunan pemerintah atau pun pembangunan Swasta yang terkait berizin nye yang di terbitkan oleh pemerintah, berharap saat pelaksanaan pembangunan wajibkan menyesuaikan menerapkan Regulasi yang sudah berlakukan,
kami sebagai Anggota komisi lll DPRD sesuai punya peran Mentoring setiap Sektor pembangunan yang di laksanakan di kabupaten Sambas, harapan agar pembangunan yang di laksanakan bisa menjadi efektif dan efisien serta berkualitas”, tegas Rahmadi
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPC PPTKI Kabupaten Sambas, Usman Razak menyampaikan beberapa poin penting dalam Rapat bertujuan untuk membahas implementasi regulasi terkait jasa konstruksi dan meningkatkan perlindungan serta pemberdayaan tukang konstruksi lokal sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang sudah berlaku
Usman Razak berharap dengan adanya program unggulan Bupati Sambas berkah berkemajuan ini, terkait pemuda pencari kerja di dengan pelatihan- pelatihan dan di berikan Lifskill atau Sertifikat kompetensi ini, agar OPD OPD yang membidangi jasa konstruksi bise menerapkan regulasi yang sudah ada, sesuai dengan undangan Undangan PUPR pasal 70 tenaga kerja wajib bersertifikat, UU nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi,
Dan PP nomor 14 tahun 2021 tentang pengelolaan barang dan jasa
Peraturan menteri PUPR nomor 1 tahun 2023 pedoman pengawasan penyegaran jasa konstruksi yang di laksanakan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten dan kota”, ucapannya usman
