Media Kompas.Com, Aceh Utara — Di tengah sorotan publik terhadap lambannya pemulihan pascabencana, Aliansi Pers Kawal Rehan Rekon Aceh menggelar rapat koordinasi perdana bersama jajaran Distrik Aceh Utara, Sabtu, 17 Januari 2026.
Pertemuan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan upaya menguji kesesuaian antara klaim kebijakan pemerintah dan realitas di lapangan pasca banjir bandang serta tanah longsor di hadiri Ketua Aliansi Pusat Masri. S.I.P, bersama sejumlah pengurus aliansi, serta rekan – rekan jurnalis dari berbagai media di Aceh.
Dalam rapat yang berlangsung secara terbuka membahas fungsi dan tujuan dibentuknya Aliansi Pers Rehab Rekon Pasca Banjir Aceh, juga turut dibahas sejumlah temuan di lapangan terutama dugaan kuat adanya ketidak sinkronan data serta kebijakan Pemerintahan dari Provinsi hingga desa.
Warga Terancam Jadi “Korban Kebijakan”
Aliansi Pers menyoroti fenomena yang mereka sebut sebagai korban kebijakan, yakni kondisi ketika warga terdampak bencana berpotensi terdiskriminatif, sehingga banyak yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan akibat kesalahan administratif.
“Kami memantau secara langsung proses pendataan, penganggaran, hingga pemulihan ekonomi warga. Banyak indikasi di lapangan yang tidak sejalan dengan laporan resmi,” ujar perwakilan Aliansi dalam forum tersebut.
Ketua Aliansi menegaskan, Pendataan yang tidak akurat berpotensi melahirkan ketidakadilan baru. Karena itu, perlu keterlibatan pihak independen untuk mengawasi proses ini. Aliansi Pers berdiri sebagai penengah yang objektif, bukan untuk menghakimi, tetapi memastikan kebijakan tepat sasaran.
Dalam hal tersebut, ia mengingatkan bahwa transparansi merupakan syarat mutlak agar arahan Presiden terkait penanganan bencana tidak berhenti sebagai slogan administratif, jangan sampai masyarakat yang terdampak musibah mengalami intimidasi dari pihak Desa yang melakukan pendataan (pilih kasih), terang Masri.
Aliansi Pers juga membuka Posko ruang pelaporan bagi masyarakat yang merasa terabaikan atau menemukan kejanggalan dalam penyaluran bantuan.
“Jika ada korban banjir bandang dan longsor yang tidak tercatat sebagai penerima bantuan, atau melihat kebijakan yang timpang di lapangan, laporkan kepada kami. Kami siap turun langsung untuk menindaklanjuti,” tegas Masri menutupi pertemuan dengan Distrik Aliansi Pers Kawal Rehab Rekon Aceh Utara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
