YARA Desak Pemerintah Perhatikan Nasib Wartawan Korban Banjir: “Jangan Hanya Butuh Saat Pencitraan!”

Banda Aceh – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Aceh Barat, Hamdani, S.Sos., S.H.,M.H., meminta pemerintah daerah maupun pusat tidak menutup mata terhadap kondisi jurnalis yang terdampak banjir di sejumlah wilayah di Aceh. Bukan hanya kehilangan harta benda, banyak wartawan kini lumpuh secara profesi karena alat kerja vital seperti laptop dan kamera rusak terendam air.

Kondisi banjir yang mengepung sejumlah wilayah seperti Aceh Utara, Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Timur, Bireuen, Pidie Jaya, hingga Lhokseumawe tidak hanya merendam pemukiman warga, tetapi juga melumpuhkan profesi jurnalis.

Banyak wartawan di wilayah tersebut kini tidak bisa bekerja karena perangkat vital mereka seperti laptop dan kamera rusak terendam air. Tanpa alat tersebut, para “pemburu berita” ini praktis kehilangan mata pencaharian.

” Sangat ironis melihat pemerintah sangat terbantu oleh pemberitaan jurnalis saat bencana untuk menaikkan citra dan mendapatkan bantuan, namun abai ketika jurnalis itu sendiri tertimpa musibah. Alat kerja mereka adalah nyawa profesi mereka,” tegas Hamdani, Rabu, 21/01/2026.

Ketua YARA menegaskan adanya ketimpangan perlakuan dari pihak pemerintah terhadap peran jurnalis di lapangan. Ia menyebut pemerintah seringkali mendapatkan keuntungan dari pemberitaan masif yang dilakukan wartawan saat bencana, namun abai ketika jurnalis itu sendiri yang menjadi korban.

Poin Utama Desakan YARA:

Pendataan Khusus: Pemerintah diminta mendata awak media yang terdampak banjir secara spesifik.

Bantuan Alat Kerja: Memberikan skema bantuan atau kompensasi untuk perbaikan/penggantian alat kerja (kamera dan laptop) yang rusak.

Kepedulian Sosial: Menghapus stigma bahwa wartawan hanya “alat” publikasi, melainkan bagian dari masyarakat yang juga butuh perlindungan saat bencana.

YARA mengingatkan bahwa tanpa kehadiran jurnalis di lokasi bencana, informasi mengenai penderitaan rakyat tidak akan sampai ke telinga publik dan pemangku kebijakan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pemerintah memberikan perhatian timbal balik yang adil.