Mediakompas.com,Pontianak – Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat sudah lebih dari seratus hari, namun satu janji politik belum terpenuhi, pemerintahan jalan ditempat rakyat tetap melarat.
Janji manis saat kampanye hanya sebatas permen buat rakyat, dari pendidikan, pembangunan, kesehatan hingga janji mustahil pun di obral salah satunya adalah Penyelamatan tambang tradisional.
Belum satu janji yang terpenuhi, namun hangat diperbincangkan dan pemberitaan tentang kasus Korupsi yang menyeret Nama Sang Raja.
Beberapa ormas melaporkan kasus dugaan korupsi di KPK, dengan harapan RN di proses hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lumbung Informasi Masyarakat angkat bicara, kepada awak media mengatakan bahwa dugaan lambatnya pergerakan pembangunan di Kalbar patut di duga karna Gubernur sibuk dalam isu yang menyeret nyeret dirinya dalam pusara Korupsi.
Jika RN merasa dirinya tidak ada sangkut paut dengan kasus kasus yang saat ini ditangani oleh KPK seyogyanya 100 hari kerja sudah ada bukti nyata bahwa beliau bisa membangun Kalbar ini.
Namun jika benar adanya RN tersandung dalam pusara kasus yang di tangani KPK saat ini, maka kami minta KPK segera tuntaskan jangan digantung tak bertali, kasian masyarakat Kalimantan Barat yang kenak akan dampak dari kasus tersebut, dampak yang pasti akan datang adalah lambatnya pembangunan dan tidak bisa realisasi janji janji politik oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.
Kita mendesak KPK segera menetapkan apakah RN jadi tersangka atau sebaliknya bebas dan tidak terlibat, ini sangat penting bagi kami masyarakat Kalimantan Barat, bukan karna dendam politik tapi karna demi RN bisa benar benar punya status hukum yang jelas bukan samar samar seperti saat ini.
Jika RN tidak terbukti terlibat maka umumkan di depan publik melalui konferensi pers agar nama beliau bisa bersih seperti baju putihnya saat di angkat sumpah jabatan.
Jika terbukti terlibat maka segerakan di beri penghargaan baju rompi orange dan segera diproses sebagai mana mestinya.
Ini demi berjalannya roda pemerintahan di Kalimantan Barat, dan demi percepatan pembangunan dan demi realisasi janji janji politik.
