PONTIANAK — Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah V se-Kalimantan menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tahun 2026 di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak, Sabtu (22/8/2026).
Rakorda yang berlangsung pada 21–23 Agustus 2026 tersebut mengusung tema “Peran Strategis MUI dalam Merespons Masalah Ekonomi, Ekologi dan Sosial-Keagamaan di Tengah Perubahan Zaman.”
Kegiatan ini diikuti sekitar 250 peserta, termasuk jajaran pengurus MUI tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan, pimpinan pondok pesantren, organisasi kemasyarakatan Islam serta majelis taklim.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua Umum MUI Pusat Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag., Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr. H. Harisson, M.Kes., Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalbar Dr. H. Muhajirin Yanis, M.Pd.I., Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan, S.H., serta sejumlah tokoh agama dan perwakilan lembaga terkait.
Ketua Panitia, H. Muhammad Sani, S.H., M.A.P., mengatakan Rakorda melibatkan sekitar 187 peserta dari jajaran pengurus MUI tingkat provinsi serta kabupaten/kota se-Kalimantan.
Menurutnya, Rakorda menjadi momentum untuk mengevaluasi kinerja dan program kerja tahun 2025 sekaligus merumuskan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait berbagai persoalan yang menyangkut kemaslahatan umat.
Sementara itu, Ketua Umum DP MUI Provinsi Kalbar, Drs. H.M. Basri HAR, menegaskan pentingnya peran MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim dalam membimbing, membina serta mengayomi umat.
Ia berharap Rakorda mampu menghasilkan evaluasi dan program kerja yang lebih konkret untuk satu tahun ke depan. Sinergi antara ulama dan pemerintah juga dinilai penting untuk menghadapi berbagai persoalan sosial dan keagamaan di tengah perubahan zaman.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Dr. H. Anwar Abbas, turut menyoroti persoalan dukungan anggaran bagi MUI di wilayah Kalimantan.
Menurut Anwar Abbas, Kalimantan memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Namun, kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kemampuan finansial serta dukungan anggaran pemerintah daerah terhadap MUI di masing-masing provinsi.
Ia berharap para kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota, semakin memberikan perhatian terhadap keberadaan dan peran MUI.
“Tugas utama ulama adalah memelihara dan melakukan pembinaan terhadap umat,” menjadi salah satu penekanan dalam sambutannya.
Dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Sekda Kalbar dr. H. Harisson, M.Kes., menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap para alim ulama yang tergabung dalam MUI.
Harisson menjelaskan bahwa pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) turut berdampak terhadap distribusi anggaran pada berbagai sektor pemerintahan, termasuk dukungan anggaran kepada MUI Provinsi Kalimantan Barat.
Meski demikian, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Kalimantan Barat disebut tetap berkomitmen membangun kolaborasi dan sinergi dengan ulama, pimpinan pondok pesantren serta organisasi kemasyarakatan Islam dalam pembinaan umat.
Gubernur Kalimantan Barat juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat menghadiri kegiatan secara langsung. Gubernur sedang mendampingi Kapolda Kalbar dan Pangdam XII/Tanjungpura dalam agenda penyambutan kunjungan Presiden Prabowo, Kapolri dan Panglima TNI di Kabupaten Kubu Raya.
Rakorda MUI Wilayah V se-Kalimantan Tahun 2026 kemudian secara resmi dibuka oleh Sekda Kalbar.
Kegiatan yang berlangsung hingga 23 Agustus 2026 ini diharapkan tidak hanya membahas persoalan internal umat Islam, tetapi juga menghasilkan rekomendasi dan masukan kepada pemerintah terkait persoalan ekonomi, ekologi, sosial dan keagamaan.
Dengan Pontianak sebagai tuan rumah, Rakorda MUI Wilayah V se-Kalimantan menjadi ruang strategis untuk memperkuat koordinasi antar-MUI se-Kalimantan sekaligus mempertegas kontribusi ulama dalam menjawab berbagai tantangan masyarakat di tengah perubahan zaman.
