Kompasakses.com, PALEMBANG – Sejarah baru saja tertulis dengan tinta emas di Bumi Sriwijaya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah organisasi pers di tingkat daerah, pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Sumatera Selatan dihadiri oleh tokoh-tokoh elit nasional. Momentum ini menjadi alarm keras bagi para pejabat tinggi, mulai dari Kepala Desa, Bupati, hingga Gubernur, bahwa era jurnalisme “main-main” telah berakhir.
Acara pelantikan yang berlangsung megah di Palembang ini tidak hanya menjadi seremonial belaka. Kehadiran Penasehat Khusus Presiden RI memberikan sinyal kuat bahwa keberadaan AKPERSI dipantau langsung oleh pusat kekuasaan negara. Tak hanya itu, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo turut memberikan penghormatan melalui perwakilan Humas Polda Sumsel, menegaskan kemitraan strategis antara Polri dan jurnalis yang tergabung dalam wadah AKPERSI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur Sumatera Selatan pun memberikan atensi khusus dengan mengutus Staf Ahli Gubernur untuk menyaksikan langsung pengukuhan kekuatan pers yang kini menguasai jejaring 250 media di wilayah Sumatera Selatan.
Ketua Umum AKPERSI Rino Triono, S. Kom.,SH. dalam pidatonya yang menggelegar, menegaskan bahwa AKPERSI adalah organisasi profesi, bukan ormas atau LSM. Dengan kekuatan 2.500 media dan 100 DPC di seluruh Indonesia, AKPERSI kini menjadi “Benteng Terakhir” bagi keadilan masyarakat.
Kami hadir bukan untuk menjadi keresahan, tapi untuk memperbaiki marwah jurnalisme. Siapa pun pejabatnya—mulai dari Kades yang menyalahgunakan Dana Desa hingga kepala dinas dan bupati—harus siap menghadapi kontrol sosial yang tajam dan faktual dari anggota kami,” tegasnya.
Di tengah gempuran teknologi, AKPERSI mencuri perhatian dunia internasional dengan menjadi pionir dalam edukasi AI (Artificial Intelligence) Digital Pers. Para jurnalis AKPERSI dibekali kemampuan membedakan konten asli dan rekayasa AI hingga ke bahasa pemrograman. Hal ini menjadikan AKPERSI sebagai organisasi yang paling siap mengawal program Kabinet Merah Putih dari ancaman hoax yang merusak kedaulatan negara.
Kekuatan Masif DPD AKPERSI Sumsel telah membentuk 10 DPC dari 17 kabupaten/kota dalam waktu singkat, membawahi 250 media lokal yang siap melakukan kontrol sosial secara serentak.
Disiplin Baja: Organisasi berfungsi sebagai “bengkel” etika. Wartawan yang menulis tanpa narasumber atau menyebar hoax akan langsung dipecat secara tidak hormat.
Fungsi Kontrol Sosial AKPERSI Sumsel diinstruksikan menjadi mata dan telinga rakyat untuk mengawal kasus-kasus kemanusiaan, tambang ilegal, hingga transparansi anggaran daerah.
Independensi Mutlak DPD AKPERSI Sumsel berdiri tegak di bawah garis instruksi tunggal Ketua Umum, menolak segala bentuk intervensi pihak luar yang mencoba membeli integritas jurnalis.
Kehadiran tokoh-tokoh nasional seperti Laksamana TNI (Purn) Dr. Drs. Ir. Yono Thamrin dan jajaran Forkopimda menjadi bukti bahwa AKPERSI bukan organisasi sembarangan. Pelantikan ini adalah deklarasi perang terhadap ketidakadilan dan jurnalisme instan.
Dengan berakhirnya prosesi ini, bendera AKPERSI resmi berkibar di seluruh penjuru Sumatera Selatan. Pesan bagi para pejabat sudah jelas. Bekerjalah dengan benar, atau integritas AKPERSI yang akan bicara.” AKPERSI, JAYA, BERINTEGRITAS DAN PROFESIONAL.
RILIS OKK DPD SUM-SEL.
