Kompasakses.com, Sambas – Dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Rumah Adat Melayu Sambas kembali menjadi perhatian publik. Proyek yang dibangun menggunakan dana hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 itu kini disebut sedang dalam pendalaman oleh Subdit Tipikor Polda Kalbar.
Informasi tersebut mencuat setelah sejumlah media online memberitakan bahwa aparat penegak hukum mulai menelusuri proses pembangunan Rumah Melayu Sambas Berkemajuan, yang sebelumnya diresmikan secara bersama oleh Gubernur Kalbar saat itu, Sutarmidji dan Bupati Sambas, Satono, melalui penandatanganan prasasti sebagai simbol peresmian.
Proyek yang menggunakan keuangan negara dari hasil pajak rakyat tersebut dinilai harus dipertanggungjawabkan secara terbuka, terlebih jika terdapat indikasi penyimpangan dalam proses pelaksanaan maupun pengelolaan anggarannya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Masyarakat kini menunggu kepastian hukum atas dugaan tersebut. Banyak pihak menilai, apabila benar ditemukan adanya penyimpangan, maka proses penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.
Ketua LSM Lumbung Informasi Masyarakat (LIMAS), Syafarahman, saat dimintai tanggapannya melalui sambungan seluler menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah aparat penegak hukum dalam mengusut persoalan tersebut.
“Pastinya kami menerima informasi tersebut dari anggota kami di lapangan. Kami berkomitmen untuk terus menjadi kontrol sosial, dan mendukung penuh aparat penegak hukum untuk melakukan pendalaman hingga menemukan titik terang,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan langkah investigasi lapangan guna memastikan kondisi sebenarnya dari proyek tersebut.
“Kami juga sedang mempertimbangkan akan melakukan investigasi dan akan menyampaikan temuan lapangan kepada pihak yang berwenang serta pihak terkait lainnya untuk bersama mengawal proses ini hingga tuntas,” tambahnya.
Menurutnya, pembangunan fasilitas publik yang menggunakan dana negara tidak boleh menyisakan pertanyaan di tengah masyarakat. Transparansi menjadi keharusan, bukan pilihan, agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap proyek pembangunan yang bersumber dari APBD wajib diawasi secara ketat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban akhir.
Publik berharap, apabila benar terdapat unsur pelanggaran hukum, aparat penegak hukum dapat bertindak tegas tanpa intervensi, sehingga tidak muncul kesan bahwa proyek besar yang melibatkan anggaran miliaran rupiah dapat berlalu tanpa akuntabilitas.
Hingga berita ini diterbitkan redaksi belum dapat terhubung ke para pihak didalam perihal ini untuk dimintai konfirmasi. Media ini membuka ruang hak jawab sesuai undang – undang pers.
