Kompasakses.com, Pati – Pergantian Kepala SD dan SMPN di Pati yang menuai kontroversi juga dinilai mendapatkan Beekingan dari oknum Anggota DPRD Kabupaten Pati. Hal ini disampaikan langsung oleh salah satu penggiat sosial Slamet Widodo, S.H, pada Senin (20/04) di salah satu kedai kopi di Jalan Penjawi, Pati.
“Oknum pegawai dinas pendidikan ini tampaknya mendapatkan Beekingan dari oknum Anggota DPRD Pati. Bagaimana tidak, dari isu yang kami dengar, rasa-rasanya pergantian kepala sekolah SD dan SMPN atas skenario dari salah satu ASN dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, yang seolah bertindak melampaui seorang Plt Bupati,” ujar Slamet Widodo, S.H, atau pria yang akrab di sapa dengan nama panggilannya Om Bob.
Om Bob menyebut, tindakan oknum ASN dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati juga dikabarkan sedang menarik uang kebencanaan yang ada di PMI Pati dengan jumlah yang cukup fantastis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami ada data bahwa ada oknum ASN dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati ini bisa-bisanya menarik uang kebencanaan dari PMI Pati. Kok, rasa-rasanya tindakan oknum ini sudah keluar dari tupoksinya pada instansi pemerintah dilingkungan pendidikan. Bukankah untuk kebencanaan sudah ada BAZNAS, PMI yang sebenarnya memiliki kewenangan mutlak,” kata Om Bob sambil menggelengkan kepalanya.
Bukan hanya itu, bahkan Om Bob menyebut bahwa kontroversi tentang adanya isu pergantian kepala sekolah ini juga ditengarai oelh adanya tindakan oknum ASN dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati.
“Semua ASN wajib berpegang teguh pada prinsip Kode Etik. dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan diluar batas kewenangannya. Hal ini dapat menciderai marwah kode etik ASN,” imbuhnya.
Dalam kesempatannya, Om Bob juga menyebut bahwa dari beberapa bukti petunjuk yang ada pihaknya akan mengadukan hal tersebut BKN dan KPK. Hal ini sebagai bentuk kontrol sosial agar birokrasi di Kabupaten Pati dapat berjalan dengan baik.
“Kami ada beberapa kwitansi penarikan yang dilakukan oleh oknum ASN dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pati kepada sejumlah kepala sekolah, serta beberapa petunjuk lain yang nantinya akan akan kami laporkan pada BKN dan KPK, serta Komisi II dan Konisi X DPR RI di Jakarta,” pungkasnya.
