Kompasakses.com, Aceh Tengah — Genap satu tahun masa kepemimpinan Haili Yoga bersama Wakil Bupati Aceh Tengah, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah membuka ruang evaluasi publik atas perjalanan pemerintahan yang telah dilalui.
Momentum yang digelar di Pendopo Bupati, Sabtu (14/2/2026), menjadi ajang refleksi sekaligus pembuktian atas komitmen politik yang pernah disampaikan kepada masyarakat saat awal menjabat.
Dialog interaktif yang dirangkaikan dengan silaturahmi bersama insan pers berlangsung terbuka dan dinamis.
Hadir dalam forum tersebut Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, perwakilan LSM, tokoh masyarakat, serta wartawan dari media cetak, daring, dan televisi, Sorotan pada Kesejahteraan dan Pelayanan Publik.
Sejumlah pertanyaan kritis mengemuka dalam forum tersebut, terutama terkait indikator objektif peningkatan kesejahteraan masyarakat, efektivitas pelayanan publik, hingga realisasi program prioritas yang dijanjikan pada awal masa jabatan.
Isu kesejahteraan menjadi sorotan utama. Para jurnalis mempertanyakan ukuran konkret perubahan yang diklaim pemerintah selama satu tahun terakhir, termasuk sejauh mana dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.
Menanggapi hal itu, Haili Yoga menegaskan bahwa transformasi pemerintahan tidak semata-mata diukur dari laporan administratif atau serapan anggaran, melainkan dari perubahan kultur birokrasi dan kualitas layanan di lapangan.
“Perubahan kita dorong dari hulu, yakni disiplin dan etos kerja aparatur. Jika camat, OPD, hingga layanan dasar berjalan efektif, maka masyarakat akan langsung merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Menurutnya, pembenahan dimulai dari peningkatan disiplin aparatur, mulai dari tingkat OPD hingga kecamatan dan kampung, yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik, Penguatan Pengawasan dan Peran Baitul Mal.
Bupati juga menekankan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal dan evaluasi rutin agar program pemerintah tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi benar-benar terealisasi secara nyata.
Dalam forum tersebut, ia turut menyinggung optimalisasi peran Baitul Mal sebagai instrumen bantuan sosial, khususnya bagi warga yang menghadapi kondisi darurat seperti sakit dan membutuhkan penanganan segera.
Menurutnya, bantuan sosial tidak dibatasi waktu selama masyarakat memenuhi kriteria kebutuhan mendesak. Pemerintah juga membuka ruang pengaduan apabila masih ditemukan pelayanan yang belum berjalan tertib atau belum tepat sasaran.
“Jika masih ada pelayanan yang belum berjalan baik, silakan dilaporkan. Kita ingin pelayanan benar-benar hadir dan dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Percepatan Administrasi dan Prioritas Tahun Kedua
Terkait efektivitas kebijakan hingga tingkat desa, pemerintah mengklaim telah mendorong percepatan penyelesaian administrasi kependudukan serta pengurusan dokumen pertanahan yang selama ini kerap menjadi kendala masyarakat.
Haili Yoga menekankan bahwa kebijakan publik tidak boleh berhenti pada laporan administratif semata. Orientasi utama pemerintahan, katanya, adalah penyelesaian persoalan konkret yang dihadapi warga.
Evaluasi internal terus diperkuat melalui koordinasi lintas OPD serta peningkatan pengawasan pelaksanaan program sebagai bagian dari mekanisme perbaikan berkelanjutan agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran.
Memasuki tahun kedua kepemimpinan, pemerintah daerah memprioritaskan penuntasan dokumen kependudukan, khususnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), sebagai fondasi akses terhadap layanan publik dan program bantuan sosial.
“Dokumen kependudukan adalah pintu masuk pelayanan. Kita ingin seluruh warga memiliki identitas resmi agar hak-haknya dapat terpenuhi secara maksimal,” kata Haili.
Selain itu, pembangunan berbasis nilai keislaman tetap menjadi arah kebijakan daerah, seiring penguatan pelayanan dasar seperti puskesmas dan pemerintahan kampung.
Media sebagai Mitra Transparansi
Di hadapan insan pers, Bupati menegaskan pentingnya peran media sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas publik. Ia berharap media tetap menjalankan fungsi kontrol sosial sekaligus menyampaikan informasi yang berimbang dan edukatif.
Dialog interaktif tersebut dinilai menjadi ruang evaluasi terbuka antara pemerintah dan masyarakat melalui peran pers. Sejumlah peserta berharap forum serupa dapat digelar secara berkala agar komunikasi publik tetap terjaga dan proses pembangunan berjalan transparan.
Di tengah berbagai klaim capaian, tahun kedua kepemimpinan Haili Yoga dan Wakil Bupati akan menjadi fase pembuktian berikutnya—apakah perubahan yang disebut mulai terasa itu benar-benar terukur, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Aceh Tengah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
