Kompasakses.Com, Lhokseumawe – Warga Dusun Keupula, Gampong Keude Aceh, Kota Lhokseumawe, mengeluhkan belum tersedianya tempat pembuangan sampah (TPS) di wilayah mereka.
Kondisi ini dinilai mengganggu kebersihan lingkungan dan berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan bagi masyarakat sekitar.
Sejumlah warga menyebutkan, ketiadaan fasilitas pembuangan sampah membuat masyarakat kesulitan membuang sampah rumah tangga secara teratur.
Akibatnya, sebagian warga terpaksa membuang sampah di lokasi-lokasi yang tidak semestinya, sehingga memicu penumpukan sampah dan mencemari lingkungan.
Salah seorang warga Dusun Keupula mengatakan, persoalan ini telah lama dirasakan masyarakat dan hingga kini belum mendapat perhatian serius dari pihak terkait.
“Sudah lama kami tidak memiliki tempat pembuangan sampah yang memadai. Kami berharap pemerintah melalui dinas terkait segera menyediakan fasilitas TPS agar lingkungan kami tetap bersih dan sehat,” ujar seorang warga, Sabtu(25/04/2026).
Menurut warga, keberadaan tempat pembuangan sampah sangat penting untuk mendukung kebersihan lingkungan sekaligus mencegah timbulnya bau tidak sedap serta potensi penyakit akibat sampah yang menumpuk.
Selain meminta penyediaan TPS, warga juga berharap adanya perhatian dari Pemerintah Kota Lhokseumawe, khususnya dinas terkait, untuk meningkatkan layanan pengangkutan sampah di kawasan tersebut.
Masyarakat setempat menilai persoalan kebersihan merupakan kebutuhan dasar yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Menurutnya, penyediaan sarana pengelolaan sampah merupakan bagian dari pelayanan publik yang wajib dipenuhi.
“Masalah sampah bukan persoalan sepele. Jika dibiarkan, ini bisa berdampak pada kesehatan masyarakat dan kenyamanan lingkungan. Kami berharap ada solusi nyata dari pemerintah,” ujarnya.
Warga Dusun Keupula berharap Dinas Lingkungan Hidup maupun instansi terkait dapat segera turun tangan meninjau kondisi di lapangan dan merealisasikan penyediaan tempat pembuangan sampah agar persoalan tersebut tidak terus berlarut.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat masih menunggu respons dan langkah konkret dari pemerintah daerah terkait aspirasi tersebut.



















