Media Kompas.Com, Aceh Utara | Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turun dan meninjau langsung Gampong Geudumbak Langkahan, Selasa (30/12), setelah agenda kunjungan sehari sebelumnya tertunda akibat kesibukan nasional yang mendesak.
Sebulan lebih pascabanjir bandang, jejak kehancuran masih membekas. Dinding rumah warga dipenuhi lumpur yang mengering, sementara batang-batang kayu besar menumpuk di badan sungai yang berubah fungsi menjadi jalur amukan air. Warga menyebut, malam itu banjir datang tanpa peringatan, menyeret apa saja yang dilaluinya.
Didampingi Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil, jajaran BNPB, dan unsur Forkopimda, Mendagri menyusuri titik-titik paling terdampak. Sejumlah warga memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan keluhan langsung dari rusaknya rumah, sawah yang gagal tanam, hingga akses jalan yang terputus.
Di hadapan wartawan, Tito Karnavian menyatakan banjir Aceh Utara tergolong ekstrem. Ketinggian air, menurutnya, bahkan mencapai atap rumah warga. Tak hanya permukiman yang rusak, jaringan irigasi pertanian pun lumpuh, memperparah kerentanan ekonomi masyarakat pascabencana.
Menanggapi banyaknya kayu besar yang terbawa arus banjir, Mendagri meminta semua pihak tidak berspekulasi. Ia menegaskan, penilaian harus didasarkan pada data lapangan yang objektif, mengingat kekuatan arus banjir bandang mampu mencabut pohon-pohon besar sekaligus akarnya.
Pemerintah pusat, kata Tito, berkomitmen memastikan negara hadir bagi warga terdampak. BNPB telah menyalurkan bantuan darurat dan menyiapkan tenda pengungsian, sembari mendorong percepatan pemulihan di wilayah terdampak.
Tenaga Ahli BNPB Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi menyampaikan, pembangunan hunian sementara akan segera direalisasikan. Pendataan kerusakan rumah warga telah dilakukan sebagai dasar penyaluran bantuan lanjutan.
Sementara itu, Bupati Aceh Utara Ismail A. Jalil mengingatkan dampak lanjutan yang tak kalah serius: ancaman krisis pangan. Kerusakan Bendungan Daerah Irigasi Jambo Aye yang menjadi sumber pengairan utama bagi 10 kecamatan di Aceh Utara dan Aceh Timur dinilai dapat memicu kegagalan panen massal jika tak segera diperbaiki.
Saat ini, sekitar 14 ribu hektare sawah dilaporkan terendam. Petani terancam kehilangan musim tanam, sementara ketergantungan pada bantuan pemerintah kian meningkat.
Banjir bandang juga merusak infrastruktur vital. Sedikitnya 65 titik jalan dan jembatan mengalami kerusakan, memutus akses antarwilayah dan menghambat distribusi logistik serta aktivitas ekonomi warga.
Kunjungan Kemendagri di Aceh Utara menjadi ujian komitmen negara apakah kehadiran ini hanya sekadar melihat, atau benar-benar menjadi awal pemulihan yang menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat terdampak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
