Rokan Hilir ||https://kompasakses.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Rokan Hilir (Hipemarohi) Pekanbaru bersama elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan Mes Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Rokan Hilir, Bagan Siapiapi, pada Selasa (3/6/2025).
Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yang dinilai lalai menyelesaikan persoalan gaji tenaga honorer yang telah menunggak selama beberapa bulan. Selain itu, massa juga mengecam kebijakan pemutusan kerja honorer secara sepihak, yang mereka anggap tidak manusiawi dan sarat ketidakadilan.
Koordinator aksi, Akas Virmandi, dalam orasinya menyampaikan kritik tajam terhadap kepemimpinan Bupati H. Bistamam dan Wakil Bupati Jhoni Charles.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kalian memperlakukan honorer seperti sampah, diberhentikan secara sepihak hanya dengan berlindung pada aturan pusat. Kalau benar-benar pemimpin yang bijak, seharusnya kalian bisa melobi ke pusat demi mempertahankan nasib mereka. Banyak kabupaten lain bisa melakukannya, mengapa Rokan Hilir tidak?” tegasnya.
Tak hanya mahasiswa, perwakilan tenaga honorer yang telah lama mengabdi juga menyuarakan kekecewaan mendalam.
“Kami ini manusia, bukan angka apalagi sampah. Bertahun-tahun kami mengabdi untuk pelayanan publik, tapi kini dibuang begitu saja—tanpa gaji, tanpa penghargaan. Beginikah balasan dari pemimpin daerah?” seru salah satu honorer dengan nada getir.
Aksi ini juga diwarnai dengan berbagai poster yang mencerminkan kegeraman massa, di antaranya bertuliskan:
“Bayar Gaji Honorer Sekarang Juga!”
“100 Hari Kerja, Hanya Mampu Pecat Honorer!”
“Gaji 4 Bulan Tak Dibayar, Kami Butuh Makan!”
“Pemimpin Gagal, Rakyat Menjerit!”
Serta sindiran tajam seperti:
“Wakil Bupati Sibuk Jadi Konten Kreator”
“Bupati Menghilang dari Maps”
Dalam aksinya, Akas menyampaikan enam tuntutan utama yang ditujukan kepada pemerintah daerah:
Membuat kebijakan resmi yang menjamin kepastian kerja bagi tenaga honorer.
Merealisasikan pembayaran gaji yang telah dijanjikan, khususnya yang tertunggak selama 4 bulan.
Memberikan solusi nyata atas meningkatnya pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja, dan menghentikan pemberhentian sepihak.
Bertindak cepat dan tanggap menyelesaikan ketidakpastian nasib tenaga honorer.
Menginstruksikan seluruh kepala OPD untuk segera membuat kontrak dan membayar gaji tenaga honorer.
Menjamin keadilan dan transparansi dalam kebijakan kepegawaian, tanpa diskriminasi antar honorer lama dan baru.
Meskipun aksi berjalan damai dan tertib di bawah pengamanan aparat kepolisian dan Satpol PP, kekecewaan kembali muncul karena Bupati H. Bistamam dan Wakil Bupati Jhoni Charles tidak hadir dan enggan menemui massa.
“Kami datang membawa suara rakyat, tapi pemimpin kami justru bersembunyi. Ini bukan sikap pemimpin, ini bentuk nyata pengabaian!” ujar Akas dengan nada kecewa.
Sebagai perwakilan dari Pemda, Kepala BKPSDM Kabupaten Rokan Hilir sempat menemui massa dan menyampaikan bahwa aspirasi akan diteruskan secara resmi kepada pimpinan daerah.
“Kami menerima tuntutan ini dan akan segera menyampaikannya ke Bupati dan Wakil Bupati. Kami mohon agar suasana tetap tertib,” ujarnya singkat tanpa memberikan kepastian waktu atau solusi konkret.
Akas menegaskan bahwa aksi ini bukan yang terakhir. Mereka berkomitmen akan terus mengawal isu ini hingga pemerintah daerah memberikan kepastian dan pertanggungjawaban penuh.
“Jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan, kami akan kembali turun dengan massa yang lebih besar. Ini perjuangan untuk hak kami yang telah lama diabaikan,” tegasnya.
