IPSM Aceh Utara Desak Pemerintah Pusat Segera Normalisasi Sungai di Aceh

Kompasakses.Com, Aceh Utara – Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat atau IPSM Aceh Utara mendesak pemerintah pusat segera melakukan normalisasi sungai di sejumlah daerah aliran sungai (DAS) di Aceh yang dinilai menjadi penyebab utama banjir tahunan di wilayah tersebut.

Desakan itu disampaikan setelah IPSM merilis hasil pemantauan dan analisis terkait penyebab utama banjir besar yang melanda Aceh pada 27 November 2025 lalu.

Dalam keterangannya, pengurus IPSM menilai pendangkalan dan penyempitan badan sungai akibat tidak adanya normalisasi berkala selama puluhan tahun menjadi faktor dominan terjadinya banjir.

Ketua IPSM Aceh Utara, Mukhtaruddin, mengatakan kepada Media kompasakses.Com, pihaknya telah beberapa kali melakukan koordinasi dan audiensi dengan pihak berwenang. Namun hingga kini, menurutnya, belum terlihat adanya langkah konkret maupun progres pekerjaan di lapangan.

“Normalisasi sungai yang seharusnya dilakukan secara berkala tidak pernah dilaksanakan selama puluhan tahun. Akibatnya badan sungai menjadi sempit dan dangkal sehingga tidak mampu menampung debit air saat curah hujan tinggi,” ujar Mukhtaruddin.

Ia juga menyoroti penanganan pasca banjir Aceh 27 November 2025 yang dinilai belum menjadikan normalisasi sungai sebagai prioritas utama. Padahal, menurut IPSM, pengerukan sungai dan pembangunan tanggul merupakan kebutuhan mendesak untuk mencegah bencana serupa terus berulang.

Mukhtaruddin menyebutkan sedikitnya terdapat tujuh sungai di Aceh yang perlu segera dilakukan normalisasi dan pembangunan tanggul. Beberapa di antaranya yakni DAS Keureuto dan DAS Jambo aye, Das Peusangan, Das Tamiang, yang selama ini kerap meluap saat musim penghujan.

Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk penanganan masing-masing DAS diperkirakan mencapai Rp1,5 triliun hingga Rp5 triliun, tergantung kondisi dan tingkat kerusakan sungai.

“Kerugian masyarakat akibat banjir terjadi setiap tahun dan nilainya mencapai puluhan triliun rupiah. Kondisi ini sangat merugikan masyarakat Aceh, baik dari sisi ekonomi, pertanian, infrastruktur maupun sosial,” katanya.

IPSM Aceh Utara berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah serius dan menetapkan normalisasi sungai sebagai program prioritas nasional di Aceh. Mereka menilai penanganan menyeluruh terhadap DAS menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir yang terus berulang setiap tahun.

Selain itu, IPSM juga meminta adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta instansi terkait agar upaya penanggulangan banjir dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.